KOMPAS, Selasa, 5 Desember 2017
METROPOLITAN
Reporter: Galuh Bimantara & Helena Nababan
Tag: kebijakan reklamasi
Salam-Online.Com | Headlines | Indonesia | Nasional | Reporter: EZ
Terakhir Diperbarui 18 Nov 2017 08:44 WIB
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi isu nasional yang penuh kontroversi. Pencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada 5 Oktober 2017 lalu semakin mengundang polemik. Padahal moratorium yang diterbitkan oleh Menko Kemaritiman sebelumnya, Dr Rizal Ramli, dilatari karena proyek ini sejak awal mengandung banyak masalah. Di sisi lain Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno sejak awal berkomitmen ingin menghentikan proyek ini. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pedri Kasman, dalam diskusi ‘Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta’ di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jl Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).
Ia mengungkapkan, pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun perlu dikaji secara mendalam dan Objektif. Menurutnya, jika hasil kajian memang layak dipertahankan maka ia dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan publik. Read More SALAM-ONLINE.COM: Dari Diskusi ‘Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta’: “Proyek Ini Cacat Sebelum Lahir”
Pusaran.id | Home | News | Reporter: Z. Abidin | Last updated Nov 17, 2017
JAKARTA, PUSARAN.ID – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Diskusi Publik yang mengusung tema, ‘Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta’, dan mengatakan bahwa Proyek Reklamasi dipaksakan.
“Reklamasi dipaksakan dan menabrak aturan dengan segala rupa,” kata PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pedri Kasman saat sambutan di Diskusi Publik, Jumat (17/11). Lanjutnya proyek Reklamasi mengabaikan kepentingan lingkungan dan kehidupan nelayan. Read More PUSARAN.ID: Pemuda Muhammadiyah : Reklamasi Dipaksakan
WartaPilihan.Com | Friday, 17 November 2017 | Ahmad Zuhdi
“Sebagai alternatif, pulau-pulau reklamasi dapat direvisi peruntukannya menjadi Pangkalan Militer TNI,” kata Widodo Pranowo.
Wartapilihan.com, Jakarta –Mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi isu nasional yang penuh kontroversi. Pencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 5 Oktober 2017 semakin mengundang polemik. Padahal, moratorium yang diterbitkan oleh Menko sebelumnya Rizal Ramli dilatari karena proyek ini sejak awal mengandung banyak masalah.