“I let my life flows to the ocean” | Perjalanan seorang bocah yang takut dengan air karena pernah tenggelam di sungai namun dikemudian hari berkarir di bidang kelautan.
KOMPAS Cetak, Kamis, 31 Agustus 2017 (Reporter: ISW/AIK/DEA/DD14)
JAKARTA, KOMPAS — Penerbitan sertifikat HPL dan HGB atas pulau reklamasi C dan D disebut melanggar hukum. Pemerintah pusat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memotori moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta tak juga mengeluarkan tanggapan resmi atas hal ini.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (30/8), belum merespons pertanyaan Kompas terkait dengan hak pengelolaan lahan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) yang diterbitkan untuk Pulau C dan D. Permintaan konfirmasi diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Yuyu Rahayu. Sikap KLHK ditunggu, setidaknya diharapkan bisa memberikan keterangan bahwa proyek pulau reklamasi Teluk Jakarta saat ini benar telah sesuai dengan hukum atau tidak. Dalam penelusuran Litbang Kompas atas pemberitaan terkait reklamasi diketahui, pada akhir 2016, moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta diperpanjang dari 24 Desember hingga maksimal 120 hari ke depan (April 2017). Menteri KLHK minta analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) selesai dua-tiga minggu terhitung dari Desember 2016 itu. Pembangunan di Pulau C dan D dihentikan disertai dengan 11 sanksi.
JAKARTA, KOMPAS — Pencemaran logam berat di Teluk Jakarta mencapai Kepulauan Seribu. Selain kerang, ikan pari pun tercemar. Pembangunan pulau reklamasi dinilai berdampak pada pelambatan arus dari muara sungai dan menambah tinggi tingkat pencemaran di perairan. ”Penelitian kami terhadap kualitas air, sedimen, dan kerang kapak-kapak di Pulau Panggang dan Pulau Karya, Kepulauan Seribu juga tercemar logam berat,” kata Reza Cordova, peneliti kimia laut dan ekotoksikologi Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, Senin (10/7). Riset bersama Etty Riani dan Harry Sudrajat Johari dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2017 menemukan, konsentrasi rata-rata logam berat kadmium (Cd) di perairan sekitar Pulau Panggang dan Pulau Karya pada Oktober (2016) masing-masing 0,003 dan 0,004 miligram (mg/liter (L). Konsentrasi itu melebihi ambang batas yang ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, yang memperbolehkan Cd sampai 0,001 mg/L. Sementara hasil analisis logam kadmium pada kerang kapak-kapak berkisar 0,0067-0,0110 mg/kg di Pulau Panggang dan 0,0035-0,0080 mg/kg di Pulau Karya. Hasil analisis logam timbal (Pb) pada kerang berkisar 0,0043-0,0090 mg/kg di Pulau Panggang dan 0,0025-0,0120 mg/kg di Pulau Karya. Hasil riset itu menunjukkan, logam berat kadmium dan timbal pada kerang kapak-kapak belum melewati baku mutu, yakni lebih kecil 1,0 mg/kg bagi Cd dan lebih kecil 1,5 mg/kg untuk Pb. Meski demikian, penelitian tersebut menemukan adanya korelasi antara tingginya pencemaran air dan sedimen dengan kenaikan akumulasi logam berat pada kerang kapak-kapak. Jika pencemaran berlanjut, hanya soal waktu, kerang kapak-kapak di Kepulauan Seribu tak bisa lagi dikonsumsi sebagaimana kerang hijau yang dibudidayakan di pesisir Teluk Jakarta. Studi yang dilakukan Fitri Budiyanto, Lestari, dan Fahmi dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI juga menemukan adanya konsentrasi merkuri dalam daging dan hati dari empat spesies ikan pari yang ditangkap di Teluk Jakarta dengan konsentrasi sebesar 0,633 mg/kg. Empat jenis ikan pari tersebut adalah Himantura walga, Neotrygon kuhlii, Himantura gerrardi, dan Himantura uarnacoides. Meski tingkat kandungannya masih aman untuk dikonsumsi, berdasarkan standar pemerintah 1 mg/kg, pencemaran ini patut diwaspadai. Konsumsi berlebih ikan pari akan mengakumulasi logam berat merkuri dalam tubuh.
Arus Laut
Menurut peneliti bidang Oseanografi pada Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautandan Perikanan, Widodo Pranowo, karakter sirkulasi arus Teluk Jakarta turut memengaruhi tingginya sedimentasi dan akumulasi pencemaran di perairan ini. ”Sirkulasi arus Teluk Jakarta berpola bolak-balik dengan kecepatan rendah,” ujarnya. Kondisi itu menyebabkan segala material seperti polutan yang terangkut oleh sungai ke Teluk Jakarta akan tertinggal lama sebelum dibawa keluar. Dari penelitian kami, material polutan terakumulasi sepanjang pesisir Teluk Jakarta,” ucapnya. Pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta, kata Widodo, akan meningkatkan konsentrasi polutan, termasuk logam berat. ”Kecepatan arus yang keluar dari muara sungai akan menurun. Pada akhirnya hal itu akan menyebabkan sedimentasi makin menumpuk dan ini artinya meningkatkan konsentrasi zat pencemar,” ujarnya. Widodo menambahkan, mangrove seharusnya mereduksi logam berat yang terakumulasi di pantai. ”Apabila menilik rencana reklamasi dan konsep tanggul laut raksasa Teluk Jakarta, keberadaan mangrove dikawatirkan hilang. Maka logam berat di Teluk Jakarta akan makin tak tertangani,” ujarnya. (AIK).
MAJALAH TEMPO 11-17 APRIL 2016
WWW.TEMPO.CO
ISSN: 0126-4273
LAPORAN UTAMA: REKLAMASI TELUK JAKARTA
Reporter: Amri Mahbub
Reklamasi akan membuat sirkulasi arus laut berkurang. Sedimen meningkat. Teluk Jakarta bisa menjadi comberan raksasa.
Perahu kayu milik Nuryadi, 47 tahun, melambat ketika mendekati Pulau G di Teluk Jakarta, Rabu pekan lalu. Dari kejauhan, daratan hasil reklamasi itu tampak seperti bukit pasir yang mengapung di permukaan laut. Di atasnya, lima mesin penggali hidrolik berwarna hijau muda sibuk menguruk.
Pulau buatan itu hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Sejak pulau baru tumbuh, banyak nelayan mengeluh. “Cari rajungan dan ikan makin susah karena lautnya makin dangkal,” kata Nuryadi, nelayan sekaligus pemilik perahu yang Tempo tumpangi itu.
Karena terjadi pendangkalan, nelayan terpaksa melaut sejauh 30 kilometer ke Pulau Damar di Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu pun tak ada jaminan nelayan bakal memperoleh ikan lebih banyak. Sedangkan risikonya hampir pasti: mesin kapal jadi cepat rusak lantaran kemasukan pasir yang terbawa arus.
Menurut Trisno, 22 tahun, anak buah Nuryadi, pendangkalan di dekat Pelabuhan Muara Angke mulai terasa dua tahun lalu. Kala itu, Pulau D, sekitar dua kilometer dari Pulau G, mulai dibangun. Trisno meyakini pendangkalan terjadi akibat pengurukan pasir di kedua pulau tersebut.
Widodo Setiyo Pranowo, peneliti senior dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan pindahnya habitat ikan akibat pendangkalan sudah diperkirakan jauh sebelum proyek reklamasi berjalan. Read MoreLaut Diurug Sedimen Menumpuk
P3SDLP-News. Jakarta – 19 Mei 2016. Bertempat di Auditorium Gedung I Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Lantai 4, berlangsung Focus Group Discussion (FGD) tentang polemik reklamasi Teluk Jakarta.FGD ini khusus diselenggarakan oleh Badan Litbang KKP dan Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Tim Kajian Reklamasi KPK menghadirkan 4 (empat) pakar antara lain: Dr. Rilus A. Kinseng (Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)), Dr. Ima Mayasari (Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia), Dr. M. Karim (Pakar Kemiskinan dan Lingkungan Hidup), dan Dr. Eka Djunarsjah (Pakar Geodesi Pesisir Institut Teknologi Bandung). Hadir berdiskusi dan saling bertukar pikiran para peneliti di lingkup Badan Litbang KKP, beserta beberapa staf Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.
