Salam-Online.Com | Headlines | Indonesia | Nasional | Reporter: EZ
Terakhir Diperbarui 18 Nov 2017 08:44 WIB
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi isu nasional yang penuh kontroversi. Pencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada 5 Oktober 2017 lalu semakin mengundang polemik. Padahal moratorium yang diterbitkan oleh Menko Kemaritiman sebelumnya, Dr Rizal Ramli, dilatari karena proyek ini sejak awal mengandung banyak masalah. Di sisi lain Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno sejak awal berkomitmen ingin menghentikan proyek ini. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pedri Kasman, dalam diskusi ‘Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta’ di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jl Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).
Ia mengungkapkan, pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun perlu dikaji secara mendalam dan Objektif. Menurutnya, jika hasil kajian memang layak dipertahankan maka ia dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan publik.
“Jika kajian yang objektif menyatakan tidak Iayak dipertahankan, maka solusinya pulau-pulau itu harus diratakan dan dikembalikan pada kondisi semula yang tidak membahayakan Iingkungan alam untuk jangka panjang,” ujar Pedri.
Pembicara lainnya, peneliti senior Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo Pranowo menyatakan, masalah terbesar yang akan dihadapi oleh bangsa ini jika reklamasi diteruskan adalah penurunan tanah lebih cepat daripada air laut.
“Kalau kita lihat, total ada 45 reklamasi di seluruh Indonesia. Jika diteruskan maka penurunan tanah akan terjadi secara besar-besaran dan bangsa ini akan tertimbun,” terang Widodo.
Ia menjelaskan, pola sirkulasi arus yang ada di Teluk Jakarta berjalan dua arah. Dari timur ke barat dan dari barat ke timur, ditambah angin musim. Meskipun angin musim terjadi di luar pantai pesisir.
“Untuk pulau-pulau reklamasi yang sudah dapat direvisi peruntukannya menjadi Pangkalan Militer TNI. Sudah selayaknya hal ini diperhatikan apabila Indonesia masih memiliki visi poros maritim,” jelas Widodo.
Di sisi lain, Pakar Ekonomi MEK PP Muhammadiyah/Ketua STIE Ahmad Dahlan, Dr Mukhaer Pakkanna menilai, jika proses reklamasi dilanjutkan maka rakyat akan tergusurkan dari tanah airnya sendiri. “Reklamasi itu didukung oleh para politisi kotor dan korporasi. Proyek ini cacat sebelum lahir, karena memang prosesnya melalui barteran politik dan lainnya,” ungkap Mukhaer. Sejak awal proyek reklamasi Teluk Jakarta, paparnya, sudah bermasalah. Ada pengusaha kelas kakap, asing dan domestik, sehingga, lanjutnya, mustahil menciptakan keadilan ekonomi. “Jika diteruskan tingkat kemiskinan akan menjadi-jadi dan semakin tidak sejahtera rakyat Indonesia,” pungkasnya. (EZ/Salam-Online)