Tag: jakarta giant sea wall

ACCH/KPK: Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya

ACCH.KPK: Beranda / Ragam / Makalah / Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya

Dalam rangka mengembalikan arah pengelolaan pesisir dan laut Indonesia untuk sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia, Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Diskusi Publik pada 4 Oktober 2016 bertempat di Auditorium KPK dengan judul Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya. Hadir dalam diskusi ini antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta para tokoh, akademisi dan pegiat antikorupsi.

Read More ACCH/KPK: Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya

Laut Diurug Sedimen Menumpuk

MAJALAH TEMPO 11-17 APRIL 2016
WWW.TEMPO.CO
ISSN: 0126-4273

LAPORAN UTAMA: REKLAMASI TELUK JAKARTA
Reporter: Amri Mahbub

Reklamasi akan membuat sirkulasi arus laut berkurang. Sedimen meningkat. Teluk Jakarta bisa menjadi comberan raksasa.

Perahu kayu milik Nuryadi, 47 tahun, melambat ketika mendekati Pulau G di Teluk Jakarta, Rabu pekan lalu. Dari kejauhan, daratan hasil reklamasi itu tampak seperti bukit pasir yang mengapung di permukaan laut. Di atasnya, lima mesin penggali hidrolik berwarna hijau muda sibuk menguruk.
Pulau buatan itu hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Sejak pulau baru tumbuh, banyak nelayan mengeluh. “Cari rajungan dan ikan makin susah karena lautnya makin dangkal,” kata Nuryadi, nelayan sekaligus pemilik perahu yang Tempo tumpangi itu.
Karena terjadi pendangkalan, nelayan terpaksa melaut sejauh 30 kilometer ke Pulau Damar di Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu pun tak ada jaminan nelayan bakal memperoleh ikan lebih banyak. Sedangkan risikonya hampir pasti: mesin kapal jadi cepat rusak lantaran kemasukan pasir yang terbawa arus.
Menurut Trisno, 22 tahun, anak buah Nuryadi, pendangkalan di dekat Pelabuhan Muara Angke mulai terasa dua tahun lalu. Kala itu, Pulau D, sekitar dua kilometer dari Pulau G, mulai dibangun. Trisno meyakini pendangkalan terjadi akibat pengurukan pasir di kedua pulau tersebut.

Widodo Setiyo Pranowo, peneliti senior dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan pindahnya habitat ikan akibat pendangkalan sudah diperkirakan jauh sebelum proyek reklamasi berjalan.
Read More Laut Diurug Sedimen Menumpuk

Litbang KKP dan KPK Bersinergi Dalam Kajian Reklamasi Teluk Jakarta

P3SDLP-NEWS

rapat-reklamasi-kkp-kpk-19-05-2016P3SDLP-News. Jakarta – 19 Mei 2016. Bertempat di Auditorium Gedung I Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Lantai 4, berlangsung Focus Group Discussion (FGD) tentang polemik reklamasi Teluk Jakarta.FGD ini khusus diselenggarakan oleh Badan Litbang KKP dan Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Tim Kajian Reklamasi KPK menghadirkan 4 (empat) pakar antara lain: Dr. Rilus A. Kinseng (Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)), Dr. Ima Mayasari (Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia), Dr. M. Karim (Pakar Kemiskinan dan Lingkungan Hidup), dan Dr. Eka Djunarsjah (Pakar Geodesi Pesisir Institut Teknologi Bandung). Hadir berdiskusi dan saling bertukar pikiran para peneliti di lingkup Badan Litbang KKP, beserta beberapa staf Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Read More Litbang KKP dan KPK Bersinergi Dalam Kajian Reklamasi Teluk Jakarta

The Hijacked Dreams of ‘Reformasi’

KOMPAS EDITORS’ CHOICE > THE HIJACKED DREAMS OF ‘REFORMASI’

April 4, 2016 15:02 GMT+7

The corruption of public policy

JAKARTA, KOMPAS — Reformasi, which aimed to rearrange a corrupt system, is now controlled by a business-political complex that exploits public policy for its own corporate interests. If left unchecked, this will monopolize the power of national competition while simultaneously expanding the social and economic divide in the country.The arrest of the head of the Jakarta Provincial Legislative Council’s Commission D, M Sanusi of the Gerinda faction, by the Corruption Eradication Commission (KPK), on Thursday last week, testifies to the existence of this business-political complex in the field of public policy. Sanusi is suspected of receiving Rp 2.14 billion in two stages from PT Agung Podomoro Land (PT APLN), in connection with discussions over regulations of the coastal and small islands reclamation projects in North Jakarta. In this case, the KPK has named three suspects, namely M Sanusi, Trinanda Prihantoro, an employee of PT APLN, and Ariesman Widjaja, the president director of PT APLN. The KPK has also prohibited the chairman of the Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, alias Aguan, from leaving the country.

Read More The Hijacked Dreams of ‘Reformasi’