METROPOLITAN
Reporter: Galuh Bimantara & HLN/PIN
“I let my life flow into the ocean” | "Ngetutke ilining banyu" | Perjalanan seorang bocah yang takut dengan air karena pernah tenggelam di sungai namun dikemudian hari berkarir di sektor kelautan bidang oseanografi terapan.
KOMPAS, Kamis, 23 November 2017
IPTEK, LINGKUNGAN & KESEHATAN
Reporter: AIK
JAKARTA, KOMPAS — Peringatan belasan ribu ilmuwan dunia tentang merosotnya daya dukung lingkungan secara global perlu disikapi serius. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan mayoritas penduduknya berada di pesisir berpeluang mengalami dampak signifikan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari solusi masalah ini. ”Peringatan ilmuwan dunia tentang terjadinya krisis ekologi global ini harus jadi perhatian serius. Apalagi dampaknya sebagian sudah hadir dan perlu respons segera,” kata Widodo Pranowo, Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Rabu (22/11). Sebelumnya, 15.364 ilmuwan dari 184 negara mengeluarkan peringatan bersama tentang krisis ekologi global yang bisa berdampak serius bagi kehidupan di bumi. Krisis ekologi itu antara lain penipisan ozon, berkurangnya ketersediaan air tawar, meluasnya zona laut mati karena penipisan oksigen, deforestasi, berkurangnya biodiversitas, dan perubahan iklim dipicu pemanasan global (Kompas, 22/11). Menurut Widodo, kenaikan suhu global akan berdampak pada seluruh organisme yang hidup di bumi. ”Jumlah penduduk terus bertambah, sementara ketersediaan pangan merosot karena daya dukung lingkungan melemah. Di sektor perikanan, ini makin jelas terlihat,” ujarnya. Meski sebagian besar perairan di Indonesia sehat, di beberapa kota besar pesisir kondisi oksigen terlarutnya mengkhawatirkan. ”Ini bisa mengarah pada terjadinya zona laut mati, seperti di Teluk Meksiko,” kata Widodo.
Salam-Online.Com | Headlines | Indonesia | Nasional | Reporter: EZ
Terakhir Diperbarui 18 Nov 2017 08:44 WIB
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi isu nasional yang penuh kontroversi. Pencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada 5 Oktober 2017 lalu semakin mengundang polemik. Padahal moratorium yang diterbitkan oleh Menko Kemaritiman sebelumnya, Dr Rizal Ramli, dilatari karena proyek ini sejak awal mengandung banyak masalah. Di sisi lain Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno sejak awal berkomitmen ingin menghentikan proyek ini. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pedri Kasman, dalam diskusi ‘Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta’ di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jl Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).
Ia mengungkapkan, pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun perlu dikaji secara mendalam dan Objektif. Menurutnya, jika hasil kajian memang layak dipertahankan maka ia dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan publik. Read More SALAM-ONLINE.COM: Dari Diskusi ‘Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta’: “Proyek Ini Cacat Sebelum Lahir”