Tag: widodo setiyo pranowo

Balitbang KKP: Dampak Reklamasi Jakarta Bukan Sebatas Urusan KTP

Aktual.com > home > Jakarta raya

Desember 2015 1:00 AM

Jakarta, Aktual.com – Proyek reklamasi Teluk Jakarta harus mempertimbangkan dampak sosial. Bukan hanya dampak yang dialami masyarakat sekitar pesisir Teluk Jakarta saja. Dampak sosial proyek reklamasi tidak sesederhana hanya melihat KTP yang dimiliki warga pesisir Teluk Jakarta. Nelayan-nelayan yang datang dari luar dan tidak memiliki KTP Jakarta secara sosial juga tetap dihitung jika terkena dampak dari proyek reklamasi ataupun Giant Sea Wall (GSW). Pendapat itu disampaikan Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo, M.Si, Kepala Bidang Pelayanan Teknis Puslitbang Sumber Daya Laut dan Pesisir (P3SDLP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Read More Balitbang KKP: Dampak Reklamasi Jakarta Bukan Sebatas Urusan KTP

Kenaikan Muka Laut Indonesia 0,76 cm Per Tahun

KOMPAS CETAK, Kamis, 6 Februari 2014
Lingkungan & Kesehatan

Wilayah Pesisir

Jakarta, Kompas – Hampir seluruh pesisir di Indonesia mengalami kenaikan muka laut sedang hingga tinggi. Kenaikan tertinggi 0,76 sentimeter per tahun. Pada 25 tahun mendatang, muka air laut naik hingga 19 cm. “Kenaikan muka laut relativesebesar 0,73-0,76 cm per tahun. Ini tanpa memasukkan faktorland subsidence di daerah pantai,” kata Budi Sulistyo, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan peta kenaikan muka air laut, pelabuhan perikanan dalam kerentanan tinggi adalah Belawan, Sungai Liat, Bitung, Ternate, dan Ambon. Kenaikan muka air laut total tahun 2025 tertinggi diprediksi di Ambon, berkisar 1,02-3,07 meter, sedangkan terendah di Muara Baru (0,63-1,71 m). Selain itu tercatat 24 lokasi minapolitan juga rentan genangan, antara lain Jambi, Lampung, semua provinsi di Jawa, Kalsel, Sultra, Gorontalo, dan NTT. Ancaman dama dihadapi 4 lokasi sentra garam di Jawa, yaitu Cirebon, Indramayu, Rembang, dan Pati, di Madura (Pamekasan dan Sampang), dan Nagakeo, NTT.

Dampak dari kenaikan tinggi muka laut akan menyebabkan majunya garis pantai ke daratan sehingga dermaga pelabuhan perikanan dan penahan gelombang akan tergerus gelombang. Itu mereduksi kekuatan struktur bangunan di pantai. Menurut Kepala Kelompok Kerja Litbang Kebijakan Perubahan Iklim KKP Widodo Setiyo Pranowo, melihat kajian itu, Balitbang KP membangun sistem peringatan dini dampak kenaikan muka air laut terhadap Infrastruktur perikanan tangkap dan budidaya. “Selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak itu,” ujarnya.

Lewat indikasi kenaikan muka laut itu, kata Widodo, perlu pemantauan tinggi muka air laut dan kondisi infrastruktur perikanan tangkap dan budidaya secara berkala. Lalu, dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan infrastruktur di sekitar pelabuhan. Pada 2015-2019 akan dibangun stasiun pengamatan oseanografi dan atmosfer untuk memantau dampak perubahan iklim. Stasiun pemantauan itu akan dibangun di Bintan, Derawan, Lombok, Bitung, dan Aceh. “Kami sedang melakukan studi di lokasi itu dan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik di pusat maupun daerah,” ujar Budi.